Sabtu, 17 Juli 2010

Makalah Putusan Pengadilan

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.
Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang memuat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Helmi, 1997). Sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, namun hakim harus dapat menetapkan keputusan yang mendekati keadilan. Di dalam negara demokrasi, yang terpenting perselisihan diatasi dengan cara yang tampaknya adil dan mendukung stabilitas sosial. Pada kenyataannya ada saja yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, namun mereka harus percaya pada keadilan sistem hukum secara keseluruhan.


2. Ruang Lingkup Permasalahan
Pokok permasalahan dalam makalah ini didasarkan pada asumsi adanya distorsi, bahwa pengadilan tidak menjalankan hukum acara pidana secara baik. Hal ini disebabkan karena sering kali terdapat suatu penafsiran yang berbeda-beda dari para aparat penegak hukum, bahkan seringkali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada, baik dalam hukum acara pidana, acara lainnya, maupun administrasi keadilan dalam praktek sehari-hari di lembaga pengadilan. Berangkat dari hal tersebut maka timbul suatu kebutuhan untuk membentuk satu konsep pengawasan, baik dalam bentuk lembaga ataupun sekedar sistem yang mempunyai otoritas dalam menyatakan bahwa seorang aparat lembaga peradilan telah melanggar hukum acara, serta mempunyai kewenangan memberikan sanksi langsung melalui instansinya.
3. Rumusan Masalah
1) Dasar Hukum Putusan Pengadilan,
2) Apa yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan,
3) Apa saja Hak-Hak Terdakwa dalam proses persidangan,
4) Bagaimana Pelaksanaan Putusan pengadilan dalam persidangan.

BAB II
PEMBAHASAN

1. Pengertian Putusan Pengadilan
Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan terlebih dahulu hakim memeriksa perkaranya.
Bahwa setelah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim harus ditanda tangani oleh hakim dan panitera (Pasal 200 KUHAP) dalam hal ini semua hakim yang memeriksa perkara harus ikut menandatangani baik hakim ketua maupun hakim anggota. Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dari pasal tersebut, dapat diambil pengertian sebagai berikut:
1. Putusan pengadilan berlaku sah dan mempunyai kekuatan hokum apabila diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
2. Semua keputusan tanpa kecuali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Harahap, 2002:357).
Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sekalipun dalam perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anakanak. Berdasar sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim, maka menurut KUHAP terdapat dua jenis putusan:
1. Putusan akhir: yaitu putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara yang bersangkutan, diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya.
2. Putusan sela: yaitu putusan yang dijatuhkan hakim apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya.
Dalam kaitannya dalam makalah ini, jenis putusan yang dibahas adalah putusan akhir. Mengenai putusan akhir, putusan ini bersifat mengakhiri perkara dan menentukan status terdakwa selanjutnya.. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan selesai. Suatu perkara pidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik maka hakim harus dapat memberikan putusan setelah musyawarah.
putusan pemidanaan bersifat memidana terdakwa, karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Untuk putusan yang bukan pemidanaan dibagi menjadi dua yaitu putusan bebas dari segala dakwaan dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Dalam putusan bebas artinya dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian hakim berdasar pembuktian di persidangan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Dakwaan tidak terbukti apabila salah satu atau semua unsur tindak pidana terjadi, karena salah satu atau semua unsure tindak pidana tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan putusan lepas dari tuntutan hukum artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah. Readford dalam (Asiyarfitriadi, 2005) mengungkapkan definisi pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif. Pengambilan keputusan (decision making) melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, menilai, memilih, hingga memutuskan alternatif yang paling adekuat. Menurut Harisson dalam (Supriyanto, 2005), seorang individu dikatakan telah mengambil keputusan bila :
 telah memulai serangkaian reaksi perilaku yang diarahkanpada sesuatu yang lebih disukai,
 telah memantapkan pikirannya untuk melakukan beberapa tindakan, atau yang paling umum
 telah membuat putusan mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu setelah sebelumnya mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan.

Idealnya, hukum memberikan petunjuk aturan yang objektif dan prosedur yang eksplisit. Berdasarkan hasil penelitian pakar psikologi forensik, Davis (Baron & Byrne, 1991) menemukan bahwa manusia sebagai pelaku hukum tidak selalu dapat berfungsi secara tepat dengan cara-cara yang obyektif. Ruang peradilan, menurut Myers (Helmi, 1997) adalah miniatur dunia sosial yang bersifat human relation. Artinya, di ruang peradilan terjadi proses saling mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, dilukiskan Baron&Byrne (Helmi, 1997) maka perilaku dan penilaiannya dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya.

Poernomo (Helmi, 1997) mengatakan dunia peradilan akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya beberapa aparat penegak hukum yang dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sorotan tajam itu ditujukan pada aparat kepolisian dan hakim. Polisi sebagai penyidik disinyalir masih menggunakan pendekatan konvensional dalam mengungkap kesaksian terdakwa, yaitu dengan cara kekerasan fisik. Sedangkan hakim sebagai aparat yang paling akhir dalam proses peradilan disinyalir oleh beberapa pakar hukum dalam membuat putusan dinilai kurang konsisten dan menunjukan disparitas yang besar. Isu kolusi pun merebak dalam tubuh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan (Dewantara, 1987), maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan. Suatu persidangan melibatkan banyak manusia yaitu pembela, jaksa, saksi, terdakwa, panitera, dan penonton persidangan. Maka selain muatan hokum sebenarnya juga terdapat muatan psikologis. Muatan psikologis itu akan muncul atau dimunculkan di dalam ruang pengadilan tak ubahnya teater psikologis. Oleh karena itu peran psikologi dalam bidang hukum amat besar, karena hokum melibatkan manusia sebagai pelaku hukum (Probowati, 1997). Hakim selama ini diharapkan dapat menerapkan hukum dengan adil dan bertanggung jawab (Probowati, 1997). Seorang hakim dituntut untuk dapat menilai apa yang ada dalam ruang persidangan dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi (dapatkah saksi dipercaya kesaksiannya, keterangannya palsu atau tidak, pemaparan kejadian selama persidangan), terdakwa (bagaimana terdakwa menghadapi persidangan, sikapnya, pemaparannya mengenai kejadian), barang bukti (bagaimana kelengkapannya, memberatkan atau meringankan), tuntutan jaksa (sudah sesuaikah dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa), pengacara (sikap dan perilaku pengacara selama persidangan). Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif. Namun pada kenyataannya terkadang hakim kurang jeli dalam persidangan, misalnya salah persepsi dalam menilai suatu kejahatan, atau kurangnya penggalian data dari saksi yang mungkin dapat memberatkan terdakwa, selain itu juga kesalahan pada saat proses penyidikan yang memaksa terdakwa mengakui kesalahan yang tidak dilakukan pun dapat membuat hakim memutuskan bersalah jika memang didukung oleh bukti yang memberatkan, selain itu stereotype yang mungkin muncul pun dapat mempengaruhi keputusan hakim.
Dalam membuat keputusan pengadilan, seorang hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
(1). Faktor hakim itu sendiri, misalnya adalah kepribadiannya, intelegensi, suasana hati.
(2). Faktor opini publik yang tertulis dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung.
(3). Faktor pengacara, misalnya performance dan gaya bicara yang meyakinkan juga memberikan pengaruh terhadap putusan hukuman.
(4). Faktor terdakwa, misalnya jenis kelamin terdakwa, ras dan kemampuan bicara (Probowati, 1997). Begitu beratnya sebenarnya tugas seorang hakim, karena ditangan hakimlah pencari keadilan akan meletakkan kepercayaan dan harapannya.
Namun seorang hakim tetaplah seorang manusia yang tidak akan terlepas dari segi kemanusiaannya. Hakim bukanlah malaikat ataupun benda mati yang dapat melakonkan hukum seperti dewi keadilan yang membawa pedang dengan mata tertutup, dimana hukum diterapkan dengan prinsip mesin secara akurat, konsisten tanpa melihat orangnya. Sekali lagi hakim hanyalah manusia biasa yang dapat memunculkan sisi kemanusiaannya saat berhadapan dengan manusia lain saat berada di ruang sidang. Binoto dalam Sinar Harapan (2003), menuliskan bahwa putusan pengadilan yang mengundang atau menimbulkan rasa kecewa pencari keadilan bukan hanya sekali ini saja terjadi. Sebelumnya sudah sering terjadi putusan pengadilan yang membuat pencari keadilan menjadi sesak napas. Kali ini yang berbeda adalah reaksi terhadap ketidakpuasan putusan tersebut.
Bila dalam peristiwa Larantuka, yang menjadi sasaran ketidakpuasan dari sebagian anggota masyarakat adalah gedung pengadilan dan kejaksaan negeri setempat. Sedangkan pada kasus atau kejadian lain, yang menjadi sasaran amarah adalah hakim atau aparat penegak hukum sendiri.
2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
b. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
c. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP
d. KUHP dan KUHAP

3. Syarat Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yaitu :
 putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
 putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.
 putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.
 eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.
Selanjutnya didalam mengeksekusi putusan pengadilan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain :
1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal :
a. pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.
b. pelaksanaan putusan provinsi.
c. pelaksanaan akta perdamaian.
d. pelaksanaan Grose Akta.

2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara suka rela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua pengadilan.
3. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir, sehingga dalam putusan diklaratoir dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.
Sedangkan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak berwenang melaksanakaan eksekusi. Sedangkan tata cara sita eksekusi sebagai berikut :
1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan.
2. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan, surat perintah Ketua Pengadilan dikeluarkan apabila :
 tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.
 tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
3. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita.
4. Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi :
 Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi.
 Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi.
 Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi.
 Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat :
a. telah berumur 21 tahun
b. berstatus penduduk Indonesia
c. memiliki sifat jujur
5. Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi
6. Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat :
 nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua saksi,
 merinci secara lengap semua pekerjaan yang dilakukan,
 berita acara ditanda tangani pejabat pelaksana dan kedua saksi (pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menanda tangani berita acara sita)

Isi berita acara sita harus diberi tahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eksekusi penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya.

7. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut :
 Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersita,
 Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang,
 Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain,
 Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita,
 Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita
8. Ketidak hadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :
 Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
 Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.
 Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
 Dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap dipelihara.
5. Bentuk-Bentuk Putusan
Jenis-jenis putusan pengadilan terdiri:
a. Pemidanaan.
b. Putusan bebas.
c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
a. Pemidananaan.
Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.
 Memberitahukan kepada terdakwa bahwa memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau banding
b. Putusan bebas.
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan (pasal 191 (1) KUHAP).
 Tidak terbukti adanya kesalahan
 Tidak adanya 2 alat bukti
 Tidak adanya keyakinan hakim
 Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana
c. Putusan lepas dari segala tuntutan hokum.
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (pasal 191 (2) KUHAP.
 Terbukti tetapi bukan tindak pidana
 Adanya alasan pemaaf, pembenar atau keadaan darurat

6. Hak Dakwaan
Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang terdakwa. Apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi dari terdakwa telah dilanggar.
Hak-hak terdakwa :
 Hak segera menerima atau segera menolak putusan
 Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
 Hak meminta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 Menyatakan banding.
 mendapatkan bantuan hokum
 ditunjuk penasihat hukum pada kasus tertentu yang diberikan cuma-Cuma
 bantuan juru bahasa (bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia)
 bantuan penterjemah yang memahami dan dapat berkomunikasi dengan tuna rungu atau tuna wicara (bagi terdakwa tuna wicara atau tuna rungu)
 pembelaan terdakwa berhak mendapat surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan.
 Menghubungi penasehat hukumnya.
 Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hokum.
 Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan.
 Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan.
 Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
 Mengirim surat dan atau menerima surat.
 Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan.
 Menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan dan menjalankan ibadah.
 Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, disiksa secara fisik dll.
 Proses Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
 Pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali sidang tertentu yang ditentukan berdasar UU.
 Pemeriksaan di persidangan secara langsung dan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa.

BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
jenis pelaksanaan putusan yaitu :
 putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
 putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.
 putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.
 eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.
Demikian makalah tentang putusan pengadilan yang saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.









DAFTAR PUSTAKA

1. Supramono, Gatot. 1998. Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum. Jakarta: PT. Djambatan
2. Sutarto, Suryono. 2003. Hukum Acara Pidana I. Semarang: Universitas Diponegoro ----- 2004.
Hukum Acara Pidana II. Semarang: Universitas Diponegoro
3. http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/06.%20LEMBAGA%20PENGAWAS%20SISTEM%20PERADILAN%20TERPADU.pdf
4. http://www.docstoc.com/docs/21072178/PERANAN-BARANG-BUKTI-TERHADAP-PUTUSAN-PENGADILAN-DALAM.
5. http://ahsankhuluqy.multiply.com/reviews/item/14
6. http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/2008/12/hukum-acara-pidana.html

2 komentar:

  1. ehm,,,bgs makalah na...td aq UAS soal neh msk....

    BalasHapus
  2. yapz... mazama,
    Hmmm.... semoga bermanfaat...!!!

    BalasHapus

javascript:void(0)