Rabu, 21 Juli 2010

Makalah Hukum Perkawinan - Kedudukan Anak

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA DAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

Kata pengantar
Anak dan masalah tentang anak-anak selalu diperhatikan oleh banyak elemen masyarakat, bagaimana posisi dan hak-hak dasar anak dalam rumah tangga dan bagaimana anak yang sedang ditangani dan dirawat oleh / nya tua. Ada banyak cara pandang yang tumbuh sangat dinamis tentang posisi dan hak anak. Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah (Amanah), sehingga anak tidak bisa dianggap sebagai properti yang dapat ditangani sebagai apa pun / nya keinginan orang tua, anak adalah manusia dengan / nya manusia-nya.
Baru-baru ini, walaupun undang-undang dan diberlakukannya hak-hak anak didirikan dalam peraturan banyak, ada banyak kasus anak yang diabaikan dan bahkan merebut setelah perceraian orangtuanya yang sama dengan dia adalah milik mereka.
Artikel ini adalah kekhawatiran tentang masalah ini, dan berusaha menganalisa dari peraturan hukum dan cara pandang.
A. Pendahuluan

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Akan tetapi fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Persoalan ini lah yang akan ditelaah dalam tulisan ini yang analisanya sedikit banyak akan diarahkan kepada aturan hukum dan perundang-undangan mengenai anak.

BAB II
PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak dan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.1 1 Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (Selanjutnya disebut UU. Perlindungan Anak). 2 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 30-1. 3 Pasal 1 Convention on the Rights of the Childs. 4 Lois Ma’luf, al-Munjid, (Beirut, al-Mathba’ah al-Katsolikiyyah, t.th), hal. 1019 dan 99. 5 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, 2004), hal. 614.
Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.2
Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan Convention on the Rights of the Childs (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.3
Di dalam al-Qur’an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlâd yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlûd, tetapi disebut al-janĭn yang berarti al-mastûr (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu. 4
Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-wâlid dan al-wâlidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung.5
Selain itu, al-Qur’an juga menggunakan istilah thifl6 (kanak-kanak) dan ghulâm7 (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase ghulâm (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.
6 Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67. 7 Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Marya, (19) 7,8 dan 20; al-Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28. 8 Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), hal. 149-50. 9 Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah, (Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba’ah, t.th), hal. 79.
Al-Qur’an juga menggunakan istilah ibn pada anak, masih seakar dengan kata bana yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.8 Kata ibn juga sering digunakan dalam bentuk tashghĭr sehingga berubah menjadi bunayy yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirâb).9 Panggilan ya bunayya (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur’an.
2. Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar
rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan li’an (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.10
10 Pasal 42-3-4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Selanjutnya disebut UU. Perkawinan); Pasal 99, 100, dan 101 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). 11 Pasal 55 UU. Perkawinan; Pasal 103 KHI 12 Pasal 62 dan 59 UU. Perkawinan. 13 Pasal 98 KHI.
Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.11
Terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik mau pun perdata.12
Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.13
Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.14
14 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004), hal. 157-63. 15 Pasal 46 UU. Perkawinan
Di sisi lain, si anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.15
Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak radla’ (menyusui), hak hadlanah (pemeliharaan), hak walâyah (wali), dan hak nafkah (alimentasi). Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.
Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum,16 dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Hak Radla’ adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun,17 baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. Hadlanah adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Walâyah disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadlanah sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab.18
16 Deasy Caroline Moch. Dja’is, SH, Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak diPengadilan Agama, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 39. 17 Q.S. al-Baqarah (2): 233. 18 Satria Effendi, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 7-19.
Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap
anaknya. Jika digolongankan hak anak dapat diketagorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.19
19 Saifullah, Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara’i), (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 48. 20 Q.S. al-An’am (6): 151 21 Q.S. Luqman (31): 14 22 Q.S. al-Ahqaf (46): 15 23 Q.S. al-Ankabut (29): 8 24 Q.S. al-Israa’ (17): 23
Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus, orang tualah yang menjadi sebab terlahirnya ia ke dunia. Al-Qur’an memerintahkan supaya anak memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya,20 ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah serta menyapihnya (menyusui) selama dua tahun sehingga sepatutnya anak bersyukur kepada Allah swt. dan kepada kedua ibu bapaknya,21 ibu mengandung dengan susah payah melahirkan dengan susah payah yang semuanya itu berlangsung berturut-turut selama tiga puluh bulan, sehingga ketika anak sudah dewasa dan mencapai umur empat puluh tahun memohonlah dia kepada Allah supaya menunjukinya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya selama ini dan untuk bersyukur (berterima kasih) kepada kedua orang tuanya seraya memohon kebaikan untuknya dan untuk anak cucunya di kemudian hari.22 Allah swt. mengharuskan manusia berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang tua, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah,23 jika salah seorang atau keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaan anak jangan sekali-kali mengatakan “ah” atau membentak, ucapkan pada mereka perkataan yang mulia,24
Orang tua memiliki hak atas anak, ketika mereka sudah tua dan lemah berhak mendapatkan jaminan nafkah dari anaknya yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, mereka berhak menerima warisan jika anaknya meninggal terlebih dahulu.25 Suatu akad nikah merupakan lambang kerelaan dan kesiapan suami isteri memikul segala konsekwensi yang diakibatkan oleh akad nikah, manakala suatu sebab sudah dilakukan pelakunya harus memikul musabbab (akibat), akan timbul hak dan kewajiban antara suami isteri baik materil maupun non materil.
25 Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’, (cet-2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983). hal. 73-4. 26 Satria Effendi, Makna…op. Cit.,. hal. 5. 27 Q.S. 8: 28 dan 64: 15.
Menurut ajaran Islam, Tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.26
Sehingga dalam Islam anak juga disebut sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang tuanya,27 kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan jika salah
ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan.28 Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara diri dan keluarganya dari kesengsaraan di akhirat, sebagaimana firman Allah yang menyuruh orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.29 Bahkan, jika para orang tua gagal mendidik anak-anaknya, tidak mustahil anak-anak itu akan menjadi musuhnya, sebagaimana pernyataan al-Qur’an kepada orang-orang beriman bahwa isteri-isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka.30
28 Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, (Jakarta, Paramadina, 1997). hal. 116. 29 Q.S. 66: 6 30 Q.S. 64: 14. 31 Nurcholish Madjid, op. Cit., hal. 119.
Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas. Orang tua bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang dari nature dan potensi kebaikannya karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan ftrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak hampir sekehendak hati.31 Al-Qur’an Surat al-Nisa’ (4) ayat 9, berpesan kepada para orang tua, agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah.
“Hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, hendaklah mereka bertaqwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik”.
Rasa takut dan khawatir yang disebutkan di dalam al-Qur’an maksudnya bukanlah rasa cemas yang dapat mengakibatkan orang tua justru berbuat menghilangkan nyawa anaknya, al-Qur’an Surat al-An’am (6) ayat 151 menyatakan membunuh anak adalah dosa besar yang juga menunjukkan sikap tindak bertanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkannya. Bahkan orang-orang yang membunuh anak sangat dikecam dan dipandang sebagi perilaku orang-orang musyrik 32 dan perbuatan bodoh.33 Pengertian membunuh dapat diperluas maknanya, tidak hanya secara fisik atau menghilangkan nyawanya, tetapi juga membunuh potensi dan cita-citanya, apa artinya jika anak hidup secara fisik tetapi secara psikologis, moral, keilmuan, kehidupan ekonomi dan sosial lemah dan tidak berdaya. Potensi anak yang baik harus dihidupkan, orang tua dituntut memiliki perhatian serius dalam mendidik anak, jika tikak maka secara filosofis ia telah membunuh anaknya.
32 Q.S. al-An’am (6): 137 33 Q.S. al-An’am (6): 140. 34 Suryadi, Anak dalam Perspektif Hadis, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4, No.2, Juli 2006), h. 179.
Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (intelectual intelligence), emosi ( emotional intelligence), dan spiritual (spiritual intelligence). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.34
3. Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian Orang Tuanya

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.
Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. 35 Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.
35 Satria Effendi, Problematika…op. Cit., hal. 166-7.
Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz (anak
belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun,36 dan sesudah mumayyiz. Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya.
36 Pasal 106 KHI 37 Satria Effendi, Problematika…op. Cit., h. 181-4.
Masa mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak.37
Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga
sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.38
38 Ibid., h. 200-2. 39 Pasal 41 UU. Perkawinan 40 Pasal 156 huruf (d) dan (e), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam. 41 Pasal 45 UU. Perkawinan. 42 Pasal 156 KHI.
Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya. 39
Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.40 Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.41
Apabila pemegang hadlanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).42
Sehubungan dengan kewajiban nafkah dan hadlanah, pihak bapak atau ibu yang merasa dirugikan, sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban hadlanah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.43 Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.44
43 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet-3, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 433. 44 Pasal 26 UU. Perlindungan Anak 45 Pasal Pasal 9 dan 40 UU. Kesejahteraan Anak. 46 Pasal 47 UU. Perkawinan. 47 Pasal 48 UU. Perkawinan.
Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya.45
Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.46 Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.47 Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau
berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.48
48 Pasal 49 UU. Perkawinan. 49 Pasal 45 UU. Perkawinan. 50 Pasal 45, 46 dan 47 UU. Perlindungan Anak
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidi anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.49
Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.50
Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.
Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Bahkan Seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, di situ ada hak isteri dan anak, hak PNS hanya 1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut isteri atau ½ jika tidak memiliki anak. 51
51 Deasy Caroline, Pelaksanaan Eksekusi …op. Cit., hal. 40-1 52 Pasal 33, 34, 35, 36 UU. Perlindungan Anak.
Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan. Agama wali harus sama dengan agama anak, wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakilinya melakukan perbuatan hukum di dalam atau pun di luar pengadilan. Selama belum ada penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak dapat diurus Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang berwenang yang bertindak sebagai wali pengawas mewakili anak. Jika wali di kemudian hari tidak cakap bertindak hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya status walinya dicabut, ditunjuk orang lain oleh Pengadilan begitu juga jika wali meninggal.52
Apabila seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, ia berada di bawah perwalian yang akan mengurusi masalah mengenai pribadi dan harta bendanya. Penunjukan wali dapat dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat ataupun secara lisan dengan disaksikan 2 orang saksi. Wali
diutamakan berasal dari keluarga anak dan dapat juga ditunjuk orang lain dengan syarat sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Selama menjalankan perwalian seorang wali wajib mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaiknya dan menghormati agamanya, Ia wajib membuat daftar dan perubahan-perubahan harta benda anak bahkan wali bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya selama menjalankan perwalian. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap si anak kecuali kepentingan anak menghendaki tindakan itu. Kekuasaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa jika terbukti sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk untuk kemudian ditunjuk wali yang lain. 53
53 Pasal 50,51,52,53 & 54 UU. Perkawinan.
C. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, dilihat dari hukum normatif ternyata pengaturan dan perlindungan hak-hak anak dan kedudukannya sudah sangat memadai dari segi idealitasnya meskipun dapat juga diidentifikasi beberapa kelemahan yang masih ada ketika dikontraskan dengan realitasnya. Karena dalam proses pembinaan hukum tentu tidak terlepas dari masyarakat hukum itu sendiri karena masalah penegakan hukum bukan hanya masalah law formulation belaka, tetapi bagaimana hukum yang ditegakkan itu adalah hukum yang baik dan sesuai dengan kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. penegakan idealitas hukum harus didukung kondisi obyektif yang memungkinkan untuk itu.
Di sini dapat kita elaborasi beberapa faktor yang masih menjadi kendala hukum dalam melindungi hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian, di antaranya
adalah faktor peraturan perundang-undangan yang kurang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan anak, dan patokan dalam menetapkan nafkah anak lebih menitikberatkan pada tingkat kemampuan ayah.
Tidak adanya aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak serta sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi. Pada dasarnya kelalaian terhadap nafkah anak dapat dimohonkan eksekusi Pengadilan, tetapi kesulitan prosedural dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan tidak seimbangnya antara nilai nafkah yang dituntut dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apatah lagi untuk membayar dan memakai jasa Advokat yang mahal untuk menjadi pengacara dalam tuntutan nafkah anak, masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan hukum dari orang yang ahli dan profesional untuk memperjuangkan hak-haknya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet-3, Jakarta, Kencana, 2005.
Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006).
Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’, cet-2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Deasy Caroline Moch. Dja’is, SH, Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak diPengadilan Agama, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999).
Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah, Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba’ah, t.th.
Lois Ma’luf, al-Munjid, Beirut, al-Mathba’ah al-Katsolikiyyah, t.th.
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, 2004.
Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, Jakarta, Paramadina, 1997.
Saifullah, Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara’i), (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999).
Satria Effendi, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999).
___________, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-2, Kencana, Jakarta, 2004.
Suryadi, Anak dalam Perspektif Hadis, Artikel Jurnal Musawa, vol.4, No.2, Juli 2006.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

javascript:void(0)