Sabtu, 17 Juli 2010

Makalah Grasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu, grasi telah dikenal dan dipraktekkan oleh para kaisar atau raja pada masa monarki absolut, seperti misalnya pada zaman Yunani dan Romawi erta ada abad ertengahan di Eropa dan Asia. Kaisar atau Raja diangggap sebagai sumber dari segala kekuasaan termasuk di dalam kekuasaan bidan peradilan. Sedangkan dewasa ini pemberian grasi oleh Kepala Negara juga masih dipraktekkan oleh banyak negara. Hal itu diberikan pada saat-saat tertentu, dengan cara memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada sebagian narapidana yang sedang menjalani hukuman.
Demikian juga halnya di Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus Kepala Negara memberikan remisi kepada narapidana tertentu yang menunjukkan kelakukan yang baik. Remisi itu diberikan sebagai tanda kegembiraan atas kemerdekaan yang dicapai pada tanggal dan bulan tersebut dan agar para narapidana ikut merasakan kegembiraan pada saat yang bersejarah.
Tujuan pemberian grasi dalam bentuk pemberian remisi ini adalah untuk kepentingan para terhukum sendiri, karena telah menunjukan kelakuan yang baik sewaktu menjalani hukuman, disamping itu tujuannya adalah kepentingan negara dimana para terhukum tersebut akan lebih cepat kembali ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Disamping kedua bentuk pemberian grasi di atas, pada era ini banyak ditemukan perkara-perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dimohonkan grasi kepada Presiden. Pemberian grasi pada zaman dahulu adalah atas insiatif dari kaisar, sedang dewasa ini inisiatifnya datang dari pihak terhukum sendiri yaitu dengan jalan permohonan kepada Kepala Negara, dimana pada masa dahulu sifat pemberiannya adalah sebagai hadiah atau anugerah berdasarkan kemurahan hati kaisar atau raja secara pribadi, sehingga yang memperoleh grasi tersebut berhak untuk menolaknya.
B. Ruang Lingkup Grasi

 Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
 Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
 Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:
a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

c. Rumusan Masalah
Dari pembahasan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa inti permasalahan, antara lain :
a). Apakah pengertian Grasi ?
b). Apa yang Menjadi Dasar Hukum Grasi ?

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Grasi

Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
 peringanan atau perubahan jenis pidana;
 pengurangan jumlah pidana; atau
 penghapusan pelaksanaan pidana.

B. Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi
Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden secara tertulis oleh:
1. Terpidana dan atau kuasa hukumnya.
2. Keluarga Terpidana dengan persetujuan Terpidana.
3. Keluarga Terpidana tanpa persetujuan Terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati.
Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: Pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh Terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak diterimanya permohonan clan salinannya, berkas perkara Terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung.
Panitera wajib membuat Akta penerimaan Salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Grasi.
Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dicatat oleh Petugas dalam buku register induk, dan diberitahukan oleh Panitera kepada Terpidana dengan membuat Akta Pemberitahuan keputusan Grasi.
Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden hams dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:
1. Surat pengantar.
2. Daftar isi berkas perkara.
3. Akta berkekuatan hukum tetap.
4. Permohonan grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi.
5. Salinan Permohonan grasi dari Terpidana dan Akta penerimaan salinan permohonan grasi.
6. Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada).
7. Berita Acara Sidang.
8. Putusan Pengadilan tingkat pertama.
9. Putusan Pengadilan tingkat banding (jika ada).
10. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada).
11. Surat dakwaan.
12. Eksepsi, dan putusan sela (jika ada).
13. Surat tuntutan.
14. Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada).
15. Surat penetapan penunjukan Hakim.
16. Surat penetapan hari sidang.
17. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.
18. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.
Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kecuali dalam hal:
a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan grasinya.
b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 ( dua ) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

C. Prinsip Dalam Mengajukan Dan Menyelesaikan Permohonan Grasi Antara Lain :

1. Grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan ampunan kepada seorang terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim, meskipun pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskanm kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak berarti menghilangkan kesalahan atau merehabilitasi terpidana.
2. Permohonan grasi kepada Presiden merupakan hak terpidana yang dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh ampunan Presiden yang dapat berupa :
 peringanan atau perubahan jenis pidana;
 pengurangan jumlah pidana; atau
 penghapusan pelaksanaan pidana.
3. Saat pengajuan permohonan grasi dilakukan sejak putusan pegadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian akan status dan kesalahan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan grasi.
4. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh pemohonkepada Presiden dan salinannya disampaikan kepadapengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertamauntuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Hal inidimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan grasi.
5. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh :
 terpidana;
 kuasa hukum terpidana;
 keluarga terpidana;
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 Kepala pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Pemberian hak pengajuan grasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama merupakan langkah antisipasi dari kemunginan terpidana mati atau kuasa hukunya atau keluarga terpidana mati tidak mengajukan grasi. Hal ini sebagai upaya negara dalam pemenuhan hak terpidana yang secara kodrati diakui sekalipun telah dijatuhi hukuman mati.
6. Setelah keputusan hakim memperoleh kekuatan hokum tetap pengajuan permohonan grasi tidak dibatasi oleh waktu tertentu, kecuali terpidana yang diputus pidana mati maka batas waktu pengajuan permohonan grasi adalah satu tahun terhitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di samping itu kesempatan dalam mengajukan grasi dibatasi hanya satu kali. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban dalam penyelesaian permohonan grasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam permohonan grasi.
7. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebagai upaya dalam meyelaraskan pengaturan mengenai grasi dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
D. Dasar Hukum Pemberian Grasi
Sebelum tahun 2002, pemberian grasi didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (UU Permohonan Grasi). Namun, setelah tahun 2002 pemberian grasi didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi).
Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut UU Permohonan Grasi yaitu semua putusan pengadilan sipil maupun pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut UU Grasi yaitu terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling rendah dua tahun.
E. Bentuk-bentuk Grasi
Pemberian grasi oleh Presiden akan mengakibatkan penerima grasi tidak usah menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pemberian grasi tersebut dapat berbentuk pembebasan dari seluruh pidana, pembebasan sebagian dari pidana, atau perubahan jenis pidana dari pidana berat menjadi pidana ringan.
Dalam UU Permohonan Grasi tidak disebutkan dengan jelas bentuk-bentuk grasi yang dapat diberikan oleh Presiden. Sedangkan bentuk-bentuk grasi yang dapat diberikan kepada Presiden berdasarkan UU Grasi yaitu;
 peringanan atau perubahan jenis pidana; atau
 pengurangan jumlah pidana; atau
 penghapusan pelaksanaan pidana.
Keppres yang memberikan grasi berupa pembebasan dari seluruh pidana akan mengakibatkan terhukum tidak usah lagi menjalankan pidananya atau dengan kata lain terhukum dibebaskan dari masa menjalankan pidana. Sedangkan grasi yang meringankan akan mengakibatkan pidana yang dijatuhkan kepada si terhukum menjadi dikurangi.

BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :
 peringanan atau perubahan jenis pidana;
 pengurangan jumlah pidana; atau
 penghapusan pelaksanaan pidana.

DAFTAR PUSTAKA
1. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 11-14.
2. http://www.komisiyudisial.go.id/Undang_Undang/Hukum%20Tata%20Negara/UU%20No%2022%20Thn%202002%20GRASI.pdf
3. Nisfsu Sya’ban, Hak Presiden Dalam Memberi Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985, hal. 1.
4. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, (Jakara: Balai Lektur Mahasiswa, 1975), hal. 303.
5. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal 448.
6. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Filsafah Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982), hal. 27.
7. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, op. cit., hal. 449.
8. Lihat Wiryono Prodjodikoro dalam Nisfu Sya’ban, Hak Presiden dalam Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi,” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985), hal. 47.
9. Indonesia, Undang-undang tentang Grasi, UU No. 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2002, TLN 4234, Pasal 1 angka 1
10. Ibid., Penjelasan Pasal 2 ayat 1.
11. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, op. cit., hal. 449.
12. Indonesia, op. cit., Pasal 4 ayat 2.
13. Nisfu Sya’ban, op. cit., hal. 74-77.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

javascript:void(0)